Setelah Jokowi Menabuh Genderang Perang

Akhir-akhir ini, kata pungli atau pungutan liar mengindonesia. Gara-garanya adalah, operasi tangkap atau OTT yang dilakukan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya di Kementerian Perhubungan. Dalam operasi tangkap tangan itu, ada beberapa pegawai di kementerian yang sekarang dipimpin oleh Budi… yang kena jerat, beserta barang bukti duit pungli sebesar 30 jutaan.

pungli

Operasi tangkap tangan itu jadi perhatian masyarakat, sebab setelah OTT berlangsung, tiba-tiba orang nomor satu di republik ini, Presiden Jokowi datang ke TKP. Tak pelak kedatangan Jokowi itu jadi sorotan.

Bahkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berkata nyinyir mengomentari datangnya orang nomor satu di Indonesia ke TKP operasi tangkap tangan di Kemenhub. Kata Fahri, tak sepantasnya Presiden ikut-ikutan ngurusi pungli yang jumlahnya recehan. Lebih baik mengurus korupsi yang nilainya jumbo.

Dikritik seperti itu, Jokowi langsung meresponnya. Saat berkunjung ke Solo, Jokowi sempat bicara kembali soal pungli. Salah satunya merespon kritikan Fahri Hamzah. Kata Jokowi, biar pun pungli itu satu rupiah, ia akan urusi itu. Apalagi yang jumlanya jutaan atau milyaran. Pungli merugikan masyarakat, karena itu harus diberantas, tegas Jokowi.

Tekad Jokowi memberantas pungli pun diwujukan dalam bentuk pembentukan tim sapu bersih pungli atau tim Saber Pungli yang dipayungi Peraturan Presiden. Tim ini akan disebar ke seluruh Indonesia. Tentu saja, perang terhadap pungli yang ditabuh Presiden Jokowi, membuat resah mereka-mereka yang selama ini hobi memungut duit tak resmi.

Keresahan juga terjadi dikalangan RT dan RW. Sebab, ada yang menganggap pungutan uang keamanan dan kebersihan yang lazim ada di setiap RT dianggap bentuk pungli. Merespon ini, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, merasa perlu memberi penjelasan. Tjahjo sendiri mengakui, banyak pertanyaan yang disampaikan kepadanya yang menanyakan, apakah pungutan uang keamanan dan kebersihan itu termasuk pungli atau bukan.

” Banyak yang menanyakan itu pungli atau tidak,” kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2016.

Menurut Mendagri, sepanjang pungutan uang keamanan dan kebersihan itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara warga dengan pengurus RT atau RW, itu bukan pungli. Jadi dasarnya adalah kesepakatan yang memang melibatkan warga.

Tjahjo sendiri mengaku pernah jadi RT selama tiga tahun, saat dia tinggal di Semarang. Kata dia, rapat membahas iuran keamanan dan kebersihan, dilakukan secara berkala. Tak hanya itu, dalam rapat juga dibahas macam-macam, tak hanya soal uang keamanan dan kebersihan. Misalnya yang dibahas adalah soal hansip, siskamling, kerja bakti, dan lain-lain.

” Warga diharuskan melaporkan 2×24 jam jika ada tamu yang menginap, juga dibahas dalam rapat. Saya tahu itu, karena saya  pernah jadi Ketua RT selama tiga tahun di lingkungan saya tinggal, dulu di Semarang,” ucap Tjahjo yang juga mantan Ketua Tim Sukses Jokowi dan Jusuf Kalla tersebut.

Dan memang, kata dia, RT dan RW itu tugasnya sebenarnya bersifat sosial. Tapi, setiap keputusan tak boleh dilakukan secara sepihak. Namun di musyawarahkan dulu dengan melibatkan warga di sekitar lingkungannya. Prinsipnya, asal itu semua disepakati warga, tak ada masalah.

” RT dan RW itu kan tugas sosial, yang penting atau prinsipnya kebersamaan menjaga lingkungan bersama warga,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.

Tapi lanjut Tjahjo bukan berarti semua urusan yang jadi kewenangan RT atau RW, boleh dipungut bayaran. Ada yang tidak diperbolehkan. Misalnya soal pemberian surat pengantar yang memang jadi kewenangan RT atau RW. Warga tak boleh dipungut bayaran sepeser pun. Sebab pemerintah sudah memutuskan semuanya gratis.

” Kalau untuk urusan mengurus surat-surat  pengantar misalnya ya warga tidak boleh dipungut bayaran, karena memang itu gratis,” ujarnya.

Prinsipnya, kata Tjahjo, semua aparatur pemerintahan, baik di pusat mau pun di daerah, termasuk sampai tingkat RT atau RW, bekerja sesuai aturan. Jangan sampai, ada aturan yang dilanggar atau diakali demi tujuan untuk dapat untung. Misalnya, dalam pengurusan surat pengantar dikutip sejumlah biaya. Jika itu yang dilakukan, tentu masuk dalam kategori pungli.

” Kalau uang kebersihan, uang keamanan asal itu sudah jadi kesepakatan dengan warga, menurut saya itu bukan pungli,” kata Tjahjo.

Baca juga Karena Berkas Perkara Hilang, Negara Terancam Rugi 500 Milyar.

Bagikan:
12 Comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.