Apa Itu ‘Cyber Bullying’ Ancaman Baru Kebebasan Berekspresi?

Pemerintah dan Komisi I DPR telah sepakat bahwa dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik  akan mengadopsi pengaturan mengenai cyber bullying atau perundungan di dunia maya . Rumusan tindak pidana cyber bullying ini masih dalam proses di Panja.

Sangat sulit erumuskan tindak pidana cyber bullying dalam Revisi UU ITE tanpa  merusak kebebasan berekspresi,” kata Direktur Eksekutif Instittute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono, di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016.

Rencananya cyber bulying atau menakut-nakuti dengan informasi elektronik  ini lanjut Supriyadi,  akan di masukkan ke dalam rumusan Pasal 29  Revisi UU ITE. Ia sangat prihatin dengan hasil  Revisi UU ITE ini. Dan, ia memandang bahwa secara umum revisi belum menyelesaikan problem Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan di dunia maya.

” Namun pemerintah dan panja Komisi I DPR malah justru menambahkan masalah yang lebih pelik lagi dalam UU ITE, ” katanya.

Pasal 29 UU ITE kata dia, telah memuat ketentuan tentang pengiriman pesan elektronik berisi ”ancaman” atau upaya ”menakut-nakuti”. Ketentuan tersebut yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ancaman hukuman atas pelanggaran pasal itu adalah hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 milyar. Sanksi termuat dalam Pasal 45 ayat 3.

” Aksi merisak atau merundung di dunia siber (cyber bullying) ini akan di sisipkan di Pasal 29 tersebut,” katanya.

Supriyadi juga melihat kebijakan kriminalisasi yang memasukkan cyber bullying ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Tampaknya semua masalah yang ada di dunia maya  melulu akan diselesaikan dengan cara penggunaan hukuman pidana, dengan ancaman penjara yang berat. Ia juga memandang, memang ada persoalan di  dalam dunia maya terkait perundungan. Namun seperti apa cara merumuskan tindak pidananya dalam pasal 29 UU ITE ini justru yang akan  menjadi masalah serius.

” Karena di dunia nyata saja, banyak ahli  pidana dan negara-negara lain mengalami kesulitan dalam merumuskan pengertian perundungan,” katanya.

Revisi UU ITE lanjut Supriyadi,  justru melompat jauh. Padahal  sampai saat ini Indonesia belum memiliki  defenisi hukum yang baku mengenai perundungan di dunia nyata. Tapi Revisi UU ITE  memaksa itu. Memaksakan memberikan pengertian baku mengenai perundungan di dunia maya. Karena tidak ada defenisi yang baku mengenai perundungan (tradisional bullying), maka ia khawatir perumusan yang akan di gunakan bersifat lentur dan banyak menimbulkan penafsiran. Dengan kondisi demikian,  tindak pidana ini berpotensi besar disalahgunakan. Terutama dalam penegakannya.

” Dengan demikian maka terbukalah celah pemberangusan kebebasan ekspresi di dunia maya. Dengan masukknya tindak pidana baru ini  disertai  ketentuan Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi dunia maya ini maka jelaslah bahwa Revisi UU ITE ke depan, masih berpotensi mengancam kebebasan ekspresi di Indonesia,” tutur Supriyadi.

Jangan lupa baca juga Kisah Unik Dua Menteri Jokowi.